BACABAIK.com — Persoalan ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bulukumba mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PATI.
LSM PATI menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba terkait sejumlah kondisi yang dinilai tidak biasa dalam proses pendistribusian BBM di wilayah tersebut.
Aspirasi itu diterima Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, didampingi Anggota DPRD Muhammad Tamrin. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan sekaligus mendorong adanya pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan publik.
Dalam penyampaiannya, LSM PATI meminta agar kondisi distribusi BBM di Bulukumba dapat ditelusuri secara lebih menyeluruh. Hal itu mencakup ketersediaan BBM, pola distribusi, penyaluran di tingkat SPBU, hingga kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.
LSM PATI menilai setiap indikasi perlu diperiksa berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat memperoleh kejelasan tanpa menimbulkan kesimpulan sepihak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syahruni Haris mengatakan DPRD terbuka terhadap setiap masukan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan untuk dilakukan penelaahan dan koordinasi dengan pihak terkait.
“Pada prinsipnya, DPRD terbuka menerima setiap aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan LSM PATI akan kami tampung dan menjadi bahan untuk dilakukan penelaahan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tentunya, setiap indikasi perlu diverifikasi berdasarkan data dan fakta agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak,” ujar Syahruni Haris.
Ia juga mendorong pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pendistribusian BBM memberikan penjelasan apabila ditemukan kondisi yang dinilai tidak normal di lapangan.
Senada, Muhammad Tamrin menekankan pentingnya memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat memperoleh kejelasan. Kalau ada indikasi yang perlu diperiksa, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar. DPRD akan melihat persoalan ini berdasarkan kewenangan dan data yang tersedia,” ungkapnya.
DPRD Bulukumba menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan LSM PATI belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan telah terjadi pelanggaran. Diperlukan proses klarifikasi dan verifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Melalui ruang dialog tersebut, DPRD berharap persoalan distribusi BBM dapat memperoleh kejelasan. Pengawasan yang lebih optimal juga diharapkan dapat memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Mad)
