BACABAIK.com – Dua unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin HDK dan Syahruni Haris, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bulukumba masa bakti 2026–2031.
Pelantikan berlangsung di Ballroom Kahayya, Gedung Pinisi, Bulukumba, Rabu (29/7/2026). Keduanya dilantik bersama jajaran pengurus lainnya oleh Ketua PMI Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dikukuhkan sebagai Ketua Umum PMI Kabupaten Bulukumba periode 2026–2031.
Masuknya Fahidin HDK dan Syahruni Haris dalam struktur kepengurusan PMI menjadi perhatian tersendiri. Keduanya yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bulukumba kini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua PMI untuk memperkuat peran organisasi kemanusiaan tersebut.
Selain Fahidin dan Syahruni, dua anggota DPRD Bulukumba lainnya, yakni Hj. Nuraida dan Andi Erlina Halmin, juga dipercaya masuk dalam jajaran pengurus PMI Kabupaten Bulukumba.
Usai pelantikan, Syahruni Haris mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Menurutnya, bergabung dalam kepengurusan PMI merupakan kesempatan untuk memperluas pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai aksi kemanusiaan.
“PMI adalah organisasi kemanusiaan yang selalu hadir membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Amanah ini tentu menjadi tanggung jawab besar bagi saya untuk ikut mengabdi, memperkuat semangat gotong royong, dan memastikan PMI semakin dekat dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Syahruni.
Ia berharap kepengurusan PMI Bulukumba yang baru dapat semakin aktif menjalankan berbagai program kemanusiaan, mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, hingga kegiatan sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua PMI Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan, berharap seluruh pengurus yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat peran PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang selalu hadir di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan PMI tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kecepatan dan kesiapsiagaan organisasi dalam memberikan pelayanan, terutama saat terjadi bencana, memenuhi kebutuhan donor darah, maupun melaksanakan berbagai aksi sosial kemanusiaan.
“Kepengurusan ini harus mampu menghadirkan manfaat nyata dan memperkuat semangat kesukarelawanan demi kepentingan kemanusiaan,” tegas Adnan. (Mad)
